TRAINING ASPEK HUKUM KEPAILITAN

TRAINING ASPEK HUKUM KEPAILITAN

TRAINING FUNGSI PENGELOLAAN KEPAILITAN

TRAINING PEMAHAMAN DASAR KEPAILITAN

DESKRIPSI
Krisis moneter pada tahun 1997 berpengaruh pada pertumbuhan perusahaan di Indonesia, dikarenakan mengalami kesulitan dalam bidang keuangan, sehingga banyak perusahaan yang  mengalami kebangkrutan bahkan sampai gulung tikar. Keadaan ini merupakan suatu yang tidak dikehendaki oleh semua pihak akan tetapi krisis ekonomi di negara kita cukup mengkhawatirkan/parah sehingga tidak dapat dihindarkan. Solusi terbaik untuk masalah ini yaitu dengan kepailitan yang merupakan prosedur hukum untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan.

Keputusan untuk mengajukan kepailitan adalah langkah yang sangat serius, dan biasanya tidak langsung menghapuskan hutang Anda ataupun membukakan pintu baru untuk Anda. Kasus kepailitan juga akan tercatat di dalam laporan kredit selama bertahun-tahun sesuai hukum kepailitan yang berlaku di negara kita, sehingga hal ini bisa mempengaruhi kemampuan dan kredibilitas Anda ketika hendak membeli rumah atau polis asuransi kendaraan. Selain itu, kepailitan bisa mengakibatkan penyitaan properti jika ternyata properti itu merupakan jaminan gadai yang belum dibayar.

Kegiatan ini merupakan wahana untuk memberikan pemahanan kepada peserta tentang seluk beluk kepailitan sesuatu hukum yang berlaku.

Tujuan

Memahami tentang pentingnya fungsi pengelolaan kepailitan
Dapat mengatur prosedur kepailitan sesuai UU
Memahami teknik sengketa dari proses kepailitan
Materi Pelatihan

Pemahaman Dasar Kepailitan
Pengertian Pailit
Tinjauan Kepailitan Secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun2004
Mengapa Harus Menempuh Upaya Kepailitan?
Konsekwensi Hukum Kepailitan
Kurator Sebagai Pihak Profesional dalam melakukan pembagian Budel Pailit kepada para Kreditur
Pembagian Budel Pailit Sebagai Upaya pemenuhan Kewajiban Debitur
Status Hukum Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Lainnya dilindungi Undang-Undang
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU )
Tinjauan PKPU secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
PKPU Sebagai Alternatif Perdamaian dalam upaya Restrukturisasi Utang Mengapa Harus menempuh Upaya PKPU?
Konsekwensi PKPU dan kepailitan Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi terhadap perdamaian Pengurus Sebagai Pihak Profesional Dalam Melakukan Pengurusan Terhadap Proses PKPU
Status HukumPemegangHakTanggungandanJaminanLainnya di LindungiUndang – Undang.
KewenanganPenyelesaianSengketaKepailitan
Peserta

Legal Officer, Curator, Kreditor, atau pihak lain yang tugas-tugasnya berhubungan dengan panitia kepailitan di perusahaan.

METODE

Presentation;
Discussion;
Case Study;
Evaluation;
Pre test & Post Test