TRAINING PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

TRAINING ONLINE PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

TRAINING PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN TRAINING ONLINE PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN   DESKRIPSI TRAINING PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN Pemerintah telah menerapkan suatu peraturan dimana suatu perusahaan atau industry didalam melakukan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan haruslah mempunyai dan mampu untuk menerapkan suatu indikator yang terukur. Penerapan tersebut mempunyai tujuan untuk […]

TRAINING ONLINE DASAR-DASAR AUDIT INTERNAL BAGI AUDITOR

TRAINING ONLINE DASAR-DASAR AUDIT INTERNAL BAGI AUDITOR, PEJABAT STRUKTURAL DAN MANAJER PENGAWASAN NON-AUDITOR, DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

TRAINING ONLINE DASAR-DASAR AUDIT INTERNAL BAGI AUDITOR TRAINING ONLINE DASAR-DASAR AUDIT INTERNAL BAGI AUDITOR, PEJABAT STRUKTURAL DAN MANAJER PENGAWASAN NON-AUDITOR, DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH   DESKRIPSI TRAINING ONLINE DASAR-DASAR AUDIT INTERNAL BAGI AUDITOR Rekruitmen, mutasi, promosi dan peralihan tugas dalam sebuah organisasi merupakan hal yang lazim terjadi pada setiap organisasi. Seringkali tidak bisa dihindari adanya […]

TRAINING ONLINE PERHITUNGAN TIKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

TRAINING ONLINE METODE DAN TATA CARA PERHITUNGAN TIKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) SESUAI KEPUTUSAN MENTRI PERINDUSTRIAN NO. 16/M-IND/PER/2/2011

TRAINING ONLINE PERHITUNGAN TIKAT KOMPONEN DALAM NEGERI TRAINING ONLINE METODE DAN TATA CARA PERHITUNGAN TIKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) SESUAI KEPUTUSAN MENTRI PERINDUSTRIAN NO. 16/M-IND/PER/2/2011   DESKRIPSI TRAINING ONLINE PERHITUNGAN TIKAT KOMPONEN DALAM NEGERI : TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) merupakan besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.TKDN barang dihitung […]

TRAINING ONLINE VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK

TRAINING ONLINE VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

TRAINING ONLINE VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK TRAINING ONLINE VERIFIKASI VS PEMERIKSAAN PAJAK, PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK   DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENELITIAN SPT DAN TINDAK LANJUTNYA : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 antara lain mengatur mengenai Verifikasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perangkat peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan, terakhir per tanggal 1 November 2012. […]

TRAINING ONLINE GOVERNMENT COMMUNICATION STRATEGY

TRAINING ONLINE GOVERNMENT COMMUNICATION STRATEGY

TRAINING ONLINE GOVERNMENT COMMUNICATION STRATEGY TRAINING ONLINE GOVERNMENT COMMUNICATION STRATEGY   DESKRIPSI TRAINING ONLINE GOVERNMENT COMMUNICATION STRATEGY : Komunikasi pemerintah kepada publik, pada intinya adalah penyampaian ide, gagasan, program dan kebijakan dari pemerintah kepada publik dalam rangka mencapai tujuan nasional.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Government Communication Strategy ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman […]

TRAINING HUKUM & OE PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
TRAINING ETIKA KOMUNIKASI PELAYANAN BIROKRASI PEMERINTAH
TRAINING ETIKA KOMUNIKASI PELAYANAN BIROKRASI PEMERINTAH
TRAINING PERUNDANGAN LINGKIDU DAN CARA PEMENUHANNYA

TRAINING ONLINE PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN CARA PEMENUHANNYA

TRAINING PERUNDANGAN LINGKIDU DAN CARA PEMENUHANNYA TRAINING ONLINE PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN CARA PEMENUHANNYA   DESKRIPSI TRAINING PERUNDANGAN LINGKIDU DAN CARA PEMENUHANNYA Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah undang-undang yang komprehensif dan lebih ketat dari pada undang-undang 23 tahun 1997. UU 32 tahun 2009 tersebut mengatur secara sistematis […]

TRAINING REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN LINTAS SEKTORAL

TRAINING ONLINE SINKRONISASI & REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN LINTAS SEKTORAL

TRAINING REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN LINTAS SEKTORAL TRAINING ONLINE SINKRONISASI & REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN LINTAS SEKTORAL   DESKRIPSI TRAINING REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN LINTAS SEKTORAL Sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Unsur-unsur tersebut adalah peraturan tertulis, […]